Minggu, 10 Januari 2010

FENOMENA SBY

PENDAHULUAN.


Kancah politik di Indonesia telah memasuki babak baru. Untuk kedua kalinya rakyat memilih langsung presiden dan wakil presiden, juga memilih wakil rakyat (DPR) dan wakil daerah (DPD) memlalui sistem pemilu proporsional terbuka. Setelah gerakan reformasi 1998, sistem demokrasi pelan – pelan—namun belum pasti—mulai diterima sebagai proses yang diyakini bisa membawa perbaikan di negeri ini.

Demokrasi, dengan segala kerumitannya dan kerewelannya, terbukti mampu membuka aspirasi dan menyumbang aspirasi dan motivasi bagi keterlibtan aktif public pada politik. Selain itu, demokrasi juga member inspirasi dan mendorong inovasi bagi actor – actor politik untuk berupaya melakukan “segala cara” untuk memikat minat masyarakat utnuk terlibat. Rakyat Indonesia yang pada 4 dekade terakhir, terbiasa diasingkan dari proses politik, kini untuk pertama kali menjadi primadona. Suara rakyat tiba – tiba menjadi suara Tuhan (vox populi vox dei) bagi politisi. Dari beberapa pemilu terakhir, rakyat juga mengalami bahwa proses kompetisi politik tidak harus berarti anarkhi atau sekedar ritual manipulasi elit.

Pemilu kemudian menjadi proses yang asik untuk dinikmati. Di warung – warung, di gardu ronda, di kantin – kantin, di café – café, di hotel- hotel, pemilu menjadi topic obrolan dan diskusi. Setiap orang tiba – tiba menjadi “pengamat politik”, merasa paling tahu peta politik parpol dan capres, mampu meramal partai apa bakal menang ? siapa capres yang kalah ?. sebagai contoh, minat public memperdebatkan pemilu presiden 2004 setara dengan penggemar bola membincangkan kejuaraan Piala Eropa 2004.

Semua itu terjadi karena Media. Ekspose tentang pemilu dan Piala Eropa sama hebohnya di pemberitaan media massa. Melalui gelombang radio, dihalaman Koran, dan dilayar televise, media massa mengajak masyarakat terlibat. Media massa bahkan mendedikasikan sejumalah besar halaman (Koran) dan jam siaran (radio,TV) untuk “membawa” khalayak menikmati proses pemilu secara “lebih dekat lebih nyata”.

Keajaiban lainnya, media sanggup memepenagruhi,mengubah, bahkan memanipulasi. Para politisi bekerja keras memeperbaiki citra menjadi ramah, penuh perhatian, dekat dengan rakyat cilik demi dan untuk media.Dalam pebahasan berikutnya, akan dibahas mengenai bagaimana imej politik seseorang bisa terbentuk atau dibentuk. Politisi yang berusaha memoles dan memperindah diri untuk konsumsi media, dan selanjutnya media “menjejalkanya” kedalam pikiran kolektif public.























POLITIK SIMULAKRA.

Politik di era media massa adalah soal membuat citra. Melalui layar kaca, siaran radio, dan halaman Koran, citra bisa dibentuk dan dijejalkan dalm pikiran kolektif public. Dan citra itu bisa dibuat lebih dahsyat ketimbang ciri – ciri actual dan kondisi real. Realitas masa kini adalah realitas media, sering juga disebut sebagai simulacra, merujuk pada realitas budaya yang dikemas atau disampaikan oleh media. Simulacra, menurut Jean Baudrillard, filsuf postmodern penggagas istilah itu, adalah kemasan dari sesuatu yang tidak lagi memeiliki keaslian. Didalam media massa, beda antara yang nyata (real) dan merepresentasikan (kemasan) telah lebur dan kabur. Yang tersisa hanyalah simulacra, sesuatu yang “lebih nyata ketimbang kenyataan”.

Di era informasi ini media massa begitu berkuasa dalm menyebarkan pesan, symbol, dan nilai – nilai kepada public. Kini, relaitas adalah fakta dan peristiwa yang ditetukan oleh cara pemberitaan media massa. Misalnya, kampanye yang dihadiri 1000 orang akan lebih efektif jika diliput oleh Koran yang dibaca oleh 5 juta orang atau disiarkan stasiun TV yang ditonton 50 juta orang pemirsa. Sebaliknya, kempanye yang dihadiri 100.00 orang akan tetap terbatas pengaruhnya jika sepi dari liputan media. Orasi yang bagus dari juru kampanye tidak ada artinya tanpa ekspose media.

Tanpa media politisi tak berdaya. Itu sebabnya politisi selalu berupaya menguasai media, dengan persuasive atau otoritatif. Melalui media politisi ingin memastikan bahwa citranya terekspose sesuai yang mereka inginkan. Dalam iklan di TV mereka ramah, bersahabat, murah senyum, dekat dengan rakyat. Mereka melakukan ini didepan sorotan kamera televise dan kamera wartawan. Apakah mereka bersedia melakukan semua “aksi merakyat” itu tanpa kehadiran media dan wartawan?.





FENOMENA SBY

Kibasan media nampaknya bukan hanya membantu memenangkan partai Golkar, namun mungkin juga bisa menjelaskan “fenomena SBY”. Bahkan, karier politik mantan Mneko Polkam ini agaknya kuat dipengaruhi oleh kontroversi yang muncul dari produk media massa: sebuah iklan layanan masyarakat. Iklan itu menggambarkan sekelompok orang sedang ngobrol diwarung kopi kaki lima mengkhawatirkan pemilu pemilu 5 april 2004 yang berpotensi kacau. “capek, ribut melulu, kapan bisa aman dan kerja tenang” ujar salah seorang dalam kerumunan itu. Mereka khawaitr pemilu bakal menjadi biang kerusuhan dan keributan. Lalu, SBY sekonyong – konyong muncul dan berkhotbah: “Mari kita dengar suara rakyat. Mereka butuh rasa aman agar dapat bekerja tenang. Dengan pemilu yang aman, dami, dan demokratis masa depan Indonesia akan lebih baik”.

Ajakan simpatik SBY itu disiarkan di 8 stasiun TV sejak akhir februari sampai akhir maret. Iklan yang dibuat rumah produksi cangkir kopi tiu cukup menarik, terlihat wajar, dan peran SBY juga tampak menawan. Selain itu, pesan yang disuarakan juga oke, siapa tak ini damai dan aman? Soalanya adalah, mengapa harus SBY? Sebagai salah seorang calon presiden pada pemilu 2004, mudah muncul tudingan, iklan ini adalah kampanye terselubung untuk meningkatkan popularitasnya. Entah berkaitan atau tidak, memang faktanya popularitas SBY kemudian meguat. Iklan controversial itu terus diberitakan dan dipolemikkan di media massa, SBY menjadi pusat pemberitaan. Selanjutnya, dalam berbagai poling calon presiden, SBY selalu menduduki peringkat pertama. Dapat dimengerti jika popularitas SBY kemudian “membuat kubu Megawati grogi”—kata judul Koran Rakyat Merdeka.

Dan SBY menuai kecaman dari elite politik. Pramono agung, sekjen PDI-P, menuduh SBY kurang etis secara politik dengan menampilkan diri dalm iklan layanan masyarakat. “agak berlebihan, mengingat posisi dias ebgai calon presiden. “Effendy Choiri, dari PKB, bahkan menuding Sby menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. “iklan itu jelas kampanye terselubung. Masih bnayak bintang ikaln lain yang lebih menarik. Kenapa dia (SBY) sendiri yang ahrus menjadi bintang iklan untuk ajakn pemilu damai? Itu pasti punya maksud politik.”

SBY merasa sah – sah saja ketika institusinya, Kementrian Polkam, membuat iklan layanan masyarakat entang pemilu. Iklan itu tidak mengindikasikan keinginanya untuk maju menjadi calon presiden, juga bukan promosi Partai Demokrat—partai yang mengusungnya sebagia capres. Namun menjelang pemilu, siapa tak curiga, iklan semacam itu untuk menaikkan popularitas politik alias “mencuri start”. Dan, nampaknya, SBY adalah “pencuri start” yang lihai. Ia menggunakan posisinya sebagai penanggungjawab soal keamanan untuk mengiklankan diri. Soal mencuri start, siapa politisa yang tidak mencuri start ? Hamzah Haz, Amien Raiz, Wiranto, semuanya mencuri perhatian media. Begitu juga ketika Megawati menyampaikan ucapan “gong xi fa chai”, selamat tahun baru, kepada komunitas keturunan Cian melalui iklan televisi. Yang membedakan SBY dan politisi lainnya, boleh jadi, adalah kecerdikan strateginya mengemas pesan iklannya melalui media massa—secara lebih sistematis.

Sejak 2003 SBY sudah menunjukkan isyarat seorang yang ingin menjadi calon presdien, misalnya rajin berkeliling ke pesantren – pesantren dan mendatangi kyai. Sikap malu – malu kucing SBY, boleh jadi dilandasi sikap tahu diri. Meskipun polpuler, namun dukungan politk saat itu belum kuat.

SBY memang sngat cermat. Sebelum menyebarkan iklan layanan masyarakat “pemilu damai”, ia mneyelenggarakan poling. Dilaksanakan oleh Kantor Kementrian koordinator Politik dan Keamanan, poling ini ingin mendeteksi tanggapan masyarakat terhadap Pemilu dan calon presiden, dikaitkan dengan keamanan. Poling yang dilaksanakan januari 2004 itu juga mengundang kecaman, dinilai sebagai upaya mendongkrak popularitas (saat itu Partai Demokrat telah menyatakan akan mencalonkan SBY sebagai presiden. Namun, SBY dengan tenang membungkam para pengritiknya dengan mengatakan bhawa program poling tersebut sesuai dengan tugasnya sebagai Menko Polkam. Apa yang salah dengan poling pemilu dan iklan pemilu damai ?. tidak ada tentu saja.

Kecermatan SBY kembali diperlihatkan ketika dia mengajukan surat pengunduran diri dari posisi Menko Polkam pada 11 maret. Pengunduran diri tersebut segera memperoleh liputan media secara besar – besaran. SBY curhat ke media massa, merasa presiden telah mengambil wewenangnya sebagai Menko Polkam sehingga ia sulit mengendalikan jajarannya. Dua hari sebelum mengundurkan diri, SBY menyurati Presiden untuk berkonsultasi mengenai posisinya. Sebgai Menko Polkam, dia memohon untuk menghadap untuk mendapat penjelasan langsung. Presiden Megawati tidak menanggapi surat itu, namun menurut Mentri Skertaris Negara, Bambang Kesowo, Menko Polkam tidak ahrus mengirim surat permohonan jika ingin menemui Presiden. Pengunduran diri SBY, dalam liputan media massa, namapak menjadi drama mengaharukan, terkesan SBY menjadi “korban” kecemburuan politik, dikucilkan dari kabinet, diolok- olok “kekanak – kanakan” oleh suami Presiden, Taufik Kiemas. Akibatnya? SBY memanem simpati.

















KAMPANYE CALON PRESIDEN ( SBY & JK ).

Beragam strategi kampanye dilakukan oleh partai politik (parpol) dan calon presiden (capres)nuntuk merebut hati pemilih. Berbagai cara dilakukan, dari membagi sembako-kaos, menyebar atribut (spanduk,poster,baliho) dijalan – jalan, dan, tentu saja memasang iklan di media massa. Kampanye calon presiden dan wakil presiden yang berlangsung pada 1 juni – 1 juli 2004, pertama kali dalam sejarah Indonesai, ternyata kurang semarak dibanding kampanye parpol. Meskipun kurang ramai dari segi respon masyarakat, namun dari segi kretivitas dan inovasi kampanye jauh lebih menarik. Dengan sistem pemilihan langsung, stiapa capres mesti berkampanye sebaik mungkin agar memperoleh suara sebanyak mungkin.

Dengan menggandeng JK sebagai calon Presiden masalah dana kampanye bukan lagi masalah yang perlu dikhawatirkan, mengapa? Karena total kekayaan dari pengusaha sukses ini sendiri sudah cukup untuk kampanye Capres & CaWapres. SBY dengan Rp. 4.652.069.796 dan JK dengan Rp 122.654.898.046 plus US $ 14.928 (data 2004 yang diserahkan calon ke KPKPN) bukan hal yang susah jika ingin melakuakan kampanye besar – besaran di media massa.

Sang fenomenal SBY dan kandidat terkaya JK, membuat beberapa iklan kampanye. Yang muncul di TV anatara lain iklan seri “gaul”, “ibu – ibu”, “bapak – bapak”, “opini rakyat”, “lagu Bimbo” dan “bernyanyi bersama”. Iklan versi “opini rakyat” menampilkan hasil wawancara dengan beberapa wawancara kelas bawah yang mendukung SBY - JK. Sedangkan iklan “benyanyi bersama” memeliki kekuatan lagu sebgai daya tarik. Jargon “bersama kita bisa”, yang diususng pasangan ini, dibuat lagu yang dinyanyikan bergantian oleh beberapa orang dan diakhiri suara SBY—walaupun suara SBY tidak terlalu bagus untuk ukuran penyanyi. Kebersamaan dan keanekaragaman sepertinya menjadi tujuan pemilihan angle iklan ini. Hadirnya SBY – JK diharapkan mrnjadi pemersatu dan harapan masa depan.

SBY dengan kemampuan artikulasinya dengan kesantunanya telah “mempesona” media massa, konon, ibu – ibu rumah tangga. Bahkan bagi media massa, SBY benar – benar menjadi “fenomena”. Sebagai pendatang baru SBY dan Partai Demokrat, menjadi fenomena dengan meraih suara 8.455.225, atau 7,45 %, menggaet 57 kursi. SBY juga cerdas memainkan peran media massa dan terlebih lagi kekuasaan yang di dapat dari jumlah kekayaan, pantas saja jika “fenomena SBY” di pemilu 2004 benar – benar menjadi senjata yang akhirnya memenangkan SBY & JK menjadi presiden RI. Bagaimana di pemilu 2009 ? kita tunggu saja.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar